Info Produk
Make your own free website on Tripod.com
  Info Produk

10/07/04

Home
Tentang Pegadaian Syariah
Info Produk
Artikel
Kantor Kami
Komunikan

 

 

Bagaimana Memperoleh Dana Segar dari Pegadaian Syariah ?

Mudah saja.... cukup dengan menitipkan harta gerak milik anda. Tenaga ahli taksir kami akan menentukan nilai taksiran barang dan jumlah pinjaman yang bisa anda peroleh.

Dari penyimpanan barang, anda hanya dikenakan bea jasa simpan yang besarnya Rp 90,- ( sembilan puluh rupiah ) per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) yang dibayar bersamaan dengan pelunasan uang pinjaman. Lama masa penyimpanan  120 hari, anda boleh memperpanjang masa simpanan dengan hanya membayar jasa simpan ditambah biaya administrasi atau mengangsur uang pinjaman kapanpun sesuai kemampuan. Pada saat penandatanganan akad dan pencairan uang pinjaman, anda hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,- sampai dengan Rp 15.000,-.

Silakan Menghubungi Kantor Cabang Pegadaia Syariah terdekat di kota anda

 FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 25/DSN – MUI/III/2002 

Tentang

RAHN

 Dewan Syariah Nasional setelah, 

1.      Menimbang :           a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keungan yang menjadi   

kebutuhan  masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang

b. bahwa lembaga keungan syari’ah ( LKS ) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya; 

c; bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, Dewan Syari’ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. 

Mengingat  :1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah (2): 283:

“Dan apabila kamu dalam perjalanansedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang……” 

        2. Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a , ia berkata

                        “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan

dengan berhutang dari seorang Yahudi,dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kapadanya.” 

3.Hadist Nabi riwayat al-Syafi’I, al- Daraqhutni dan Ibnu majah dari Abu          Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda :

“Tidak terlepas  kepemilikan barang gadai dari pemilik yang  menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” 

4. Hadist Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan  al-nasa’I, Nabi s.a.w. bersabda :

“ Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” 

                      5. Ijma :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn ( al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181 ). 

                     6. Kaidah Fiqh :

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Mempehatikan : 1.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari kamis, 14 Muharram 1423H./28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H./ 26 Juni 2002.

MEMUTUSKAN 

Menetapakan             : FATWA TENTANG RAHN

Pertama                     : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. 

Kedua                     :   Ketetenutan Umum

1.      Murtahin ( penerima barang ) mempunyai hak untuk menahan Marhun ( barang ) sampai semua hutang Rahin ( yang menyerahkan barang ) dilunasi.

2.      Marhun dan mafaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seijin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3.      Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan  penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

4.      Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5.      Penjualan Marhun

a.       Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.

b.      Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.

c.       Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d.      Kelebihan hasil penjualan manjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin 

 Kedua                     : Ketentuan Penutup

1.      Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.      Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kakaliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya. 

Ditetapkan di          : Jakarta

Pada Tanggal          : 15 Rabi’ul Akhir 1423 H

                                  26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

                  Ketua,                                                                           Sekretaris,

]  K.H. M.A. Sahal Machfudh                                    Prof. Dr.H.M. Din Syamsuddin

  

 

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 26/DSN-MUI/III/2002 

TentangRAHN EMAS

 

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang     : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhanmasyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang

b. bahwa bank syari’ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya

c.  bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang

d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman. 

Mengingat   :     1. Firman Allah, QS. Al- Baqarah (2): 283:

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang…

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a ia  berkata :

Sesungguhnya Rasulullah  s. a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3.      Hadist Nabi riwayat al-Syafi’I, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari

Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda :

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik     yangmenggadaikannnya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

4.      Hadist Nabi riwayat Jama’ah, kacuali Muslim dan al-Nasa’I, Nabi s.a.w. bersabda:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”

5.      Ijma’ :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

6.      Kaidah Fiqh :

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

Memperhatikan   :    1.  Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23

Oktober 2001 Tentang permohonan Fatwa atas Produk Gadai

Emas.

2.      Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14

Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan            :FATWA TENTANG RAHN EMAS

Pertama     :        1.   Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn ( lihat Fatwa DSN

nomor : 25/ DSN- MUI/III/2002tentang Rahn).

2.      Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh

penggadai (rahin).

3.      Ongkos sebagai mana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4.      Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

 

Kedua                  : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan  di         : Jakarta

Tanggal                   : 14 Muharram 1423 H

28 Maret 2002 M 

DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

                     Ketua,                                                                     Sekretaris,

 

 K.H. M.A. Sahal Mahfudh                                Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin              

      

    

 

 

 

 

Home | Tentang Pegadaian Syariah | Info Produk | Artikel | Kantor Kami | Komunikan

This site was last updated 10/07/04, web designer Ari Agung Nugraha  E Mail : GS Batam @yahoo.com